BGN Buka Peluang Hibah Asing dan CSR BUMN untuk Dapur MBG
HANG TUAH NEWS | Jakarta – Kepala Nanik S. Deyang menyatakan bahwa pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat didukung melalui berbagai sumber pendanaan alternatif. Selain APBN, pendanaan dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah luar negeri, maupun perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.
Menurut Nanik, skema tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan program MBG di daerah yang belum menarik minat investor.
“Untuk wilayah yang belum digarap investor, kami akan mencoba menjalin kerja sama dengan BUMN melalui dana CSR, hibah luar negeri, atau perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut. Pembangunan dapur untuk masyarakat setempat juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Gizi Nasional (BGN) mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan APBN dalam pengembangan dapur MBG. Di saat yang sama, BGN juga melakukan berbagai langkah efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru. Saat ini terdapat sekitar 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang untuk memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Selain itu, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Kebijakan ini diambil karena persebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Setelah penataan selesai dilakukan, kami akan menghitung kembali apakah perlu membuka pendaftaran dapur baru atau tidak,” kata Nanik.
BGN juga berencana melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program MBG.
Menurut Nanik, bantuan gizi sebaiknya diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, BGN akan meninjau kembali data penerima manfaat untuk memastikan bantuan diberikan secara efektif dan merata.
Di samping itu, BGN akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program tidak hanya pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga peningkatan kualitas pelaksanaan. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.
Nanik menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
“Program ini sangat baik karena tidak hanya bertujuan mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang membidangi pengawasan keuangan, serta Trenggono yang bertugas mendukung pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
