Forum Pemred Indonesia Usung “No Tax for Knowledge” untuk Jaga Industri Media
HANG TUAH NEWS | Jakarta – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menggagas inisiatif “No Tax for Knowledge” sebagai upaya mendorong relaksasi pajak bagi industri media. Tujuannya adalah agar institusi jurnalistik dapat terus bertahan (sustain) dan memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat.
Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menyampaikan bahwa inisiatif ini ditujukan bagi lembaga jurnalistik terverifikasi yang memberikan edukasi dan informasi yang benar. “Kalau bisa, pajak mereka dikurangi,” ujarnya usai acara Run for Good Journalism 2025 by Forum Pemred yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu.
Menurut Retno, relaksasi pajak diperlukan untuk menjaga penyampaian informasi kredibel yang dibutuhkan negara dan masyarakat. “Supaya kita semua sustain, dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” lanjutnya.
Forum Pemred juga mendorong jurnalis untuk menghasilkan produk jurnalistik berkualitas dan berintegritas guna melindungi masyarakat dari informasi hoaks. “Di tengah badai informasi ini, informasi hoaks sangat banyak. Di situlah peran jurnalis,” kata Retno.
Menkeu Purbaya Yudhi mengakui telah mendengar aspirasi dari Forum Pemred terkait kondisi bisnis media saat ini. “Tadi saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh bisnis jurnalisme, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, Anda diem aja,” ungkap Purbaya.
Purbaya mendorong agar industri media terus memberikan kritik terhadap pemerintah demi menjaga ekonomi domestik. “Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya,” tegasnya. (*)
